Info Kuala Kapuas – Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas meminta Badan Gizi Nasional untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan SPPG dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis) agar pelaksanaannya berjalan optimal dan tepat sasaran.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap kualitas pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan.
Pengawasan Dinilai Penting
Komisi IV DPRD Kapuas menilai pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan.
Program MBG yang digagas pemerintah memiliki tujuan penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk memastikan proses distribusi serta penyediaan makanan dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan.

Baca juga: Bupati Kobar turun ke pasar pantau ketersediaan bahan pokok jelang Lebaran
Pastikan Kualitas dan Keamanan Pangan
Dalam pelaksanaan program tersebut, kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat menjadi perhatian utama.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kapuas meminta agar Badan Gizi Nasional memastikan standar kualitas, kebersihan, serta keamanan pangan tetap terjaga.
Hal ini penting agar makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi serta aman untuk dikonsumsi.
Dukung Program Peningkatan Gizi
Meskipun meminta pengawasan diperketat, DPRD Kapuas menyatakan tetap mendukung penuh pelaksanaan program MBG yang dinilai memiliki dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Program tersebut diharapkan mampu membantu menurunkan angka masalah gizi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Harap Pelaksanaan Lebih Optimal
Melalui pengawasan yang lebih ketat, DPRD berharap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kapuas dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sinergi antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pihak terkait juga dinilai penting untuk memastikan program tersebut berjalan secara efektif dan berkelanjutan.















