Info Kuala Kapuas – Bupati Kapuas menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa. Kegiatan strategis ini mempertemukan seluruh kepala daerah, instansi vertikal, serta pejabat kepegawaian dari berbagai wilayah Indonesia untuk membahas arah kebijakan manajemen ASN di tahun mendatang.
Bahas Transformasi Sistem Manajemen ASN
Rakornas BKN 2025 mengusung tema transformasi digital dan pembenahan sistem manajemen aparatur sipil negara secara menyeluruh. Dalam forum tersebut, BKN menekankan perlunya penyelarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, proses rekrutmen, hingga pengembangan kompetensi ASN.
Bupati Kapuas menyebut Rakornas ini sangat penting karena menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan tata kelola ASN yang lebih profesional dan berintegritas.
“Daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kebijakan ASN harus mengikuti standar nasional agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas,” ujar Bupati.
Penguatan Kompetensi dan Kinerja ASN
Salah satu fokus pembahasan dalam Rakornas adalah peningkatan kualitas ASN melalui standar kompetensi yang lebih terukur. BKN juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, terutama dalam penilaian kinerja berbasis digital, percepatan layanan kepegawaian, serta pemetaan talenta ASN.
Menurut Bupati Kapuas, peningkatan kompetensi ASN menjadi kebutuhan mendesak, terutama menghadapi tantangan pelayanan publik yang terus berkembang.
“Kami akan mendorong OPD di Kapuas mengikuti kebijakan baru BKN, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pelayanan internal maupun eksternal,” tegasnya.
Baca juga: Polres Kapuas kerahkan 358 personel dalam Operasi Zebra Telabang
Dukungan terhadap Sistem Kepegawaian Berbasis Digital
Rakornas BKN 2025 juga menyoroti penggunaan sistem digital terintegrasi, seperti aplikasi layanan kepegawaian dan e-formasi, yang diharapkan meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan transparansi data ASN.
Bupati Kapuas menilai digitalisasi memberi keuntungan besar bagi pemerintah Kabupaten Kapuas. Ia berharap sistem kepegawaian di daerah dapat semakin tertata dan mudah diakses oleh seluruh pegawai.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kita ingin semua urusan kepegawaian di Kapuas berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan,” ujarnya.
Komitmen Perbaikan Layanan Publik
Selain penguatan ASN, Rakornas juga mendorong setiap kepala daerah fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. BKN menekankan bahwa kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas SDM pemerintahan yang produktif dan responsif.
Bupati Kapuas menyampaikan bahwa Pemkab Kapuas siap mengikuti seluruh rekomendasi dan arahan pusat, termasuk peningkatan disiplin pegawai, peremajaan data kepegawaian, dan penguatan etika ASN.
“ASN adalah garda terdepan pemerintah. Bila kualitas ASN meningkat, maka pelayanan publik akan jauh lebih baik,” jelasnya.
Bawa Pulang Banyak Rekomendasi untuk Daerah
Melalui Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas akan melakukan evaluasi internal terkait pengelolaan ASN, termasuk penyusunan kebutuhan formasi 2025–2026, pemetaan jabatan, hingga perbaikan sistem administrasi kepegawaian.
Bupati Kapuas menegaskan bahwa hasil Rakornas akan langsung ditindaklanjuti bersama BKPSDM Kapuas.
“Kami tidak ingin hanya hadir. Semua rekomendasi akan diterapkan untuk memperbaiki tata kelola ASN di Kapuas,” tutupnya.
