Info Kuala Kapuas – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Septedy, memimpin langsung Rapat Koordinasi dan Pemantauan Indeks Pencegahan Korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digelar di Aula Kantor Bupati Kapuas, Rabu (tanggal disesuaikan). Rapat ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang menjadi penanggung jawab delapan area intervensi MCP.
Rapat tersebut menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta memastikan seluruh indikator MCP berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Evaluasi Capaian dan Identifikasi Kendala
Mengawali rapat, Sekda Kapuas menekankan bahwa MCP bukan sekadar penilaian, tetapi merupakan instrumen strategis dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kita perlu bekerja serius. Indeks MCP ini mencerminkan komitmen kita terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap OPD harus memahami perannya dan cepat mengatasi kekurangan yang masih ada,” tegas Septedy.
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing OPD memaparkan progres capaian, data pendukung, serta kendala teknis yang dihadapi dalam pemenuhan indikator, seperti pada sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran, hingga manajemen ASN.
Beberapa OPD menyampaikan masih terdapat kekurangan dalam hal unggahan dokumen, sinkronisasi data, serta pembaruan aplikasi pendukung MCP yang harus segera diselesaikan sebelum masa penilaian berakhir.
Penguatan Komitmen Pencegahan Korupsi
Sekda Kapuas menegaskan bahwa keberhasilan MCP tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga implementasi nyata di lapangan. Ia meminta seluruh kepala OPD agar tidak bekerja sekadar memenuhi skor, melainkan memastikan praktik pencegahan korupsi benar-benar diterapkan.
“Jangan sampai hanya bagus di laporan, tetapi di lapangan tidak ada perubahan. Kita bangun budaya anti-korupsi, bukan hanya administrasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD agar capaian MCP dapat meningkat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, komitmen bersama merupakan kunci agar Pemkab Kapuas terus berada dalam jalur pemerintahan bersih.
baca juga: Bupati Kapuas Resmikan Gedung Serbaguna Desa Anjir Mambulau Barat
KPK: MCP Bukan Hanya Penilaian
Dalam rapat tersebut, hadir pula perwakilan Inspektorat Kapuas yang menyampaikan arahan dari KPK mengenai pentingnya perbaikan berkelanjutan terkait tata kelola pemerintahan. MCP mencakup delapan area pengawasan, di antaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, layanan perizinan, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, serta pengelolaan aset daerah.
“KPK mengingatkan bahwa setiap area MCP harus ditangani dengan serius. Parameter ini mengukur kesiapan daerah dalam mencegah potensi penyimpangan, sehingga harus dipenuhi secara komprehensif,” jelas perwakilan Inspektorat.
Inspektorat menambahkan bahwa Kapuas memiliki peluang besar meningkatkan skor MCP tahun ini, asalkan setiap OPD mampu menuntaskan seluruh kekurangan dalam batas waktu yang tersedia.
Arahan Khusus untuk Area Kritis
Beberapa area MCP yang dianggap krusial mendapat perhatian khusus dari Sekda, seperti:
-
Pengelolaan Aset Daerah: masih terdapat aset yang belum bersertifikat dan belum tercatat dalam sistem aset daerah.
-
Pengadaan Barang dan Jasa: perlunya peningkatan penggunaan e-catalog dan transparansi proses tender.
-
Pajak Daerah: optimalisasi pajak restoran, hotel, dan sektor lainnya yang berpotensi meningkatkan pendapatan.
-
Pelayanan Perizinan: percepatan transformasi layanan digital agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Area-area ini memiliki bobot penting dalam penilaian MCP. Jika kita bisa perbaiki segera, maka indeks kita akan meningkat signifikan,” kata Sekda.
Target: Skor MCP Meningkat Tahun Ini
Pada akhir rapat, Sekda Kapuas menegaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan peningkatan skor MCP secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ia meminta Inspektorat untuk terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap OPD.
“Saya minta semua OPD bekerja cepat. Kita harus menunjukkan bahwa Kapuas serius membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tutupnya.
Dengan komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah, Pemkab Kapuas berharap implementasi MCP bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi menjadi fondasi penting dalam mencegah korupsi dan memperbaiki layanan publik di Kabupaten Kapuas.
